RSS

MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

23 Des

Pemerintah makin menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu agenda tahunan yang harus mendapatkan perhatian utama. Hal ini dibuktikan melalui pemaparan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam siding Kabinet Paripurna tanggal 13 Januari 2009 yang memasukkan kesejahteraan rakyat sebagai isu strategis. Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2008 adalah sebesar 34,96 juta jiwa (15,4%) sedangkan target pemerintah tahun 2009 adalah menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 31 juta jiwa (14%). Pencapaian target ini tertuang dalam rencana Kebijakan Pemerintah (RKP) 2009 yang bertema ”Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”.

Secara operasional pencapaian target tersebut dilakukan dalam tiga klaster program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan sejak tahun 2008. Klaster pertama, adalah pemberian bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu, melalui Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Klaster kedua dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri (PNPM Mandiri). Dan klaster ketiga dijalankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Klaster pertama dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sedangkan klaster kedua dan ketiga berfungsi mendorong produktivitas masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa. Sehingga jika diteliti lebih jauh program ini tidak saja berfungsi untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi juga sebagai stimulus untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan upaya pencapaian kesejahteraan nasional secara global di peroleh melalui desentralisasi. Desentralisasi (politik, administratif dan fiskal) adalah penyerahan kekuasaan, kewenangan, sumberdaya, keuangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab mencapai janji kesejahteraan. Pemerintah daerah, sebagai representasi negara, dapat menggandeng swasta (sektor kedua) untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. Pertumbuhan dan pemerataan itu merupakan dua skema untuk membangun kemakmuran. Di sisi lain pemerintah daerah dapat melancarkan reformasi pelayanan publik dan kebijakan (pembangunan) sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pelayanan publik yang paling dasar adalah pendidikan dan kesehatan, sementara pengurangan kemiskinan merupakan aksi mendasar dalam kebijakan sosial.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 23, 2009 in Tugas ISD 2, Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: