RSS

Warganegara dan Negara

23 Des

Membicarakan hubungan antara negara dan masyarakat pada hakikatnya adalah membicarakan suatu hubungan kekuasaan, ialah antara yang berkekuasaan dan yang dikuasai. Dalam banyak pembicaraan, ‘negara’ – yang terpersonifikasi dalam rupa para pejabat penyelenggara kekuasaan negara, baik yang berkedudukan dalam jajaran yang sipil maupun yang militer – itulah yang sering diidentiflkasi sebagai sang penguasa. Sementara itu, yang seringkali hendak diidentifikasi sebagai pihak yang dikuasai tidaklah lain daripada si ‘masyarakat’, atau tepatnya para ‘warga masyarakat’ (yang dalam banyak perbincangan sehari-hari disebut ‘rakyat’).

Mengkonsepkan negara casu quo para pejabatnya sebagai pihak yang berkekuasaan, dan mengkonsepkan warga masyarakat sebagai pihak yang berstatus dikuasai, memang tak dapat disalahkan begitu saja. Berabad-abad lamanya di manapun di seantero bumi ini kenyataan sejarah memang tersimak dan tercatat seperti itu. Dalam konsepnya yang klasik, para penguasa selalu mengklaim dirinya sebagai makhlukmakhluk khusus yang memperoleh kekuasaannya dari sumber-sumber kekuasaan yang supranatural. Akan tetapi perubahan konsep yang berlangsung sepanjang sejarah perkembangan pemikiran dan praktik politik di negeri-negeri Barat (tepatnya ‘negeri-negeri yang dulu terbilang kawasan Katolik Barat’), berhasil membalikkan konsep itu.

Sudah pada pada awal abad 19, ialah seusainya perang-perang Eropa yang dikobarkan oleh Napoleon pada peralihan abad, di negeli-negeri Barat – yang kemudian disusul juga di negeri-negeri koloninya – konsep baru tentang hubungan kekuasaan antara (para pejabat) negara dan (warga) masyarakatnya mulai dicoba dipraktikkan. Inilah konsep baru dalam budaya politik yang dikenal atau diperkenalkan kembali – di Amerika dan Perancis, ialah demokrasi yang bertandem dengan konsep komplementernya tentang eksistensi kodrati manusia sebagai penyandang hak-hak yang paling asasi. Hak-hak asasi ini dipahamkan sebagai seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada diri setiap makhluk yang bersosok manusia, dan a contrario bukan sekali-kali berasal dari pemberian para penguasa manapun.
Konsep demokrasi – yang secara harafiah bermakna bahwa rakyat (demos) itulah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi (kratein) berkonsekuensi logis pada konsep bahwa sejak dalam statusnya yang di dalam kodrati, sampaipun ke statusnya sebagai warga negara, manusia-manusia itu memiliki hak-hak yang karena sifatnya yang asasi tidak akan mungkin diambil alih, diingkari dan/atau dilanggar (inalienable, inderogable, inviolable) oleh siapapun yang tengah berkuasa. Bahkan, para penguasa itulah yang harus dipandang sebagai pejabat-pejabat yang memperoleh kekuasaannya yang sah karena mandat para warga negara melalui suatu kontrak publik, suatu perjanjian luhur bangsa yang seluruh substansi kontraktualnya akan diwujudkan dalam bentuk konstitusi.

Sumber : Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 23, 2009 in Tugas ISD 2, Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: